Program Sertifikat Gratis Tuntut Warga Bayar Kewajibannya

Program sertifikat gratis dari Badan Pertahanan Nasional (BPN) disambut gembira oleh masyarakat walaupun sebagi masyarakat masih belum paham bagai mana prosedurnya. Dalam rangka menyukseskan program sertifikat gratis BPN kab Bandung menyelenggrakan pertemuan dengan RT/RW yang ada di tiap desa dan membentuk panitia kecil pada setiap desanya. Termasuk di desa-desa yang berada di kec. Katapang.

“saya sangat gembira pada saat mendengar adanya program sertifikat gratis, walapun belum jelas dan masih simpang siur beritanya, karena terus terang saja saya memiliki tanah yang sekarang di bangun rumah sama saya, itu saya beli dari paman saya dan namanya juga dari saudara kata orang sunda mah bororaah akte teu kwitansi-kwitansi acana (tidak ada akte maupun kwitansi), nah justru ini yang ingin saya tanyakan bangai mana prosesnya” tutur Jojo warga leuweung kaleng, Katapang yang disampaikan kepada PASS FM saat diskusi pada acara RT-RW.

Di jelaskan oleh Yuyun Sujana SE selaku Kepala desa Pangauban yang menjadi nara sumber pada acara tersebut yaitu proses sertifikat gratis ini, diselengarakan memang benar-benar gratis, tapi tetap saja yang namanya kewajiban harus di lunasi atau di bayar dahulu. Prosesnya di bagi menjadi dua, pertama yang memiliki tanah atau dan bangunan sebelum tahun 1997 itu bisa langsung dibuatkan sertifikat dengan melengkapi dokumennya baik berupa akte, kwitansi, atau leter C. Sedangkan yang kedua bagi yang memiliki tanah atau dan bangunan setelah tahun 1997 maka tanah tersebut sebelum diajukan serti fikat, tanah tersebut harus tetap diaktekan terlebih dahulu baru bisa diajukan untuk proses sertifikat.

Kewajiban yang harus masyarakat bayar untuk proses sertifikat gratis ini adalah yang pertama PBB, dimana PBB “Pajak Bumi dan Bangunan” tersebut merupakan kewajiban warga Negara yang baik, dan ini harus sudah lunas pada saat pengajuan sertifikat gratis, dimana bukti pembayarannya harus di lampirkan. Kedua kewajiban yang harus di bayar adalah Biaya Pertambahan Hasil Tanah dan Bagunan (BPHTB), kewajiban ini di berlakukan untuk mereka yang akan membuat sertifikat dengan nilai NJOP diantara 20 juta sampai 60 juta rupiah, dengan pertihungan 5 % x (NJOP – 20 juta rupiah). Kewajiban yang ketiga adalah PPH, dimana PPH ini diberlakukan bagi mereka yang akan membuat setifikat dengan nilai NJOP 60 Juta Rupiah ke atas. Bagi mereka yang mempunyai nilai NJOP 60 juta keatas selain PBB dan BPHTB juha harus di lengkapi dengan pembayaran PPH, dengan dasar perhitungan 5% x ( NJOP – 60 Juta Rupiah). PBB, BPHTB dan PPH akan di hitung dan harus di bayarkan terlebih dahulu melalui bank yang di tunjuk, serta buktinya di lampirkan pada saat pengajuan sertifikat gratis tersebut.

“Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki bukti kepemilikan tanah, maka prosesnya tetap harus di tempuh. misalnya yang di alami oleh Kang Jojo dari leuweung kaleng ini perlu suatu proses, Pertama tanah tersebut harus di telusur asal mulanya, baik di desa ataupun di kecamatan, jika pemiliknya sudah meninggal dunia maka harus dibuatkan patwa waris oleh ahli warisnya, berdasarkan patwa waris tersebut baru bisa di buatkan akte dan selanjutnya bisa diajukan ke sertifikat, Sedangkan bagi yang surat-surat tanah yang hilang atau terkena bencana, itu harus ada surat yang menyatakan kehilangan atau penyebab hilang lainnya dari Kapolres Kab Bandung” lanjut Yuyun Sujana SE

Pri, Pass Fm Melaporkan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: